Bertempat di kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 18 April 2018 telah dilakukan penandatanganan MoU antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) dan UGM. Penandatanganan dilakukan oleh MenPAN-RB, Asman Abnur, dan pihak UGM oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sistem Informasi Dr. Supriyadi, M.Sc., Akt.
Dalam sambutannya MenPAN-RB, menyampaikan bahwa infrastruktur teknologi saat ini belum mencakup seluruh indonesia. Saat ini sedang diupayakan semua daerah dapat memiliki infrastruktur teknologi. “Diharapkan tidak ada lagi daerah yang tidak terjangkau infrastruktur teknologi”, katanya.
Di sisi lain, MenPAN-RB juga menyampaikan bahwa pemerintahan di Indonesia masih riskan terhadap intervensi atau hacker, dengan kata lain, data sistem pemerintahan secara masih sangat terbuka. “Saat ini perlu perlindungan data dan sedang digagas pembentukan Badan Sandi dan Cyber Negara” lanjutnya.
Di akhir sambutannya MenPAN-RB mengatakan saat ini sangat diperlukan data yang tersentral, terpadu, terkoneksi satu sama lain. Dengan hal tersebut diharapkan ada perubahan/reformasi yang luar biasa di birokrasi kita. Tidak ada yang disembunyikan. “Di beberapa negara maju, data sudah tertata sangat baik, masing-masing penduduk sudah punya pin sendiri yang hanya bisa dibuka oleh yang bersangkutan”, pungkasnya
Selain penandatanganan MoU, juga dilakukan penandatanganan PKS antara Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Dr. Erwan Agus Purwanto, dan Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini. Ruang lingkup kerja sama ini meliputi penyusunan kebijakan sistem pemerintahan berbasis elektronik, pelaksanaan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik, dan peningkatan kapasitas sistem pemerintahan berbasis elektronik.
