Yogyakarta, 8 Desember 2023 – Sebuah langkah monumental dalam upaya peningkatan pelayanan hukum dan sistem informasi telah terwujud melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Universitas Gadjah Mada (UGM), Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Kejaksaan Tinggi DIY. Acara yang berlangsung di Gedhong Pracimasana, Komplek Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta ini, bukan hanya membuka babak baru dalam kerjasama antarlembaga, tetapi juga berpotensi memberikan dampak positif terhadap pencapaian beberapa tujuan Sustainable Development Goals (SDGs).
Wakil Rektor UGM, Arief Setiawan Budi Nugroho, S.T., M.Eng., Ph.D., menggarisbawahi bahwa inisiatif ini adalah bagian dari program pengabdian masyarakat UGM dan diharapkan dapat memperluas peran universitas dalam pendidikan dan kontribusi sosial. Kolaborasi ini diharapkan dapat mendukung pencapaian SDG ke-16: Perdamaian, Keadilan, dan Institusi yang Kuat, dengan memperkuat lembaga hukum dan memastikan akses yang adil terhadap layanan hukum bagi semua warga.
Kepala Kejaksaan Tinggi DIY, Ponco Hartanto, S.H., M.H., menambahkan bahwa MoU ini adalah bukti sinergi yang efektif antara Pemda DIY, Kejaksaan Tinggi DIY, dan UGM. Tujuan utamanya adalah menyediakan solusi hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, dengan fokus pada mitigasi risiko hukum dan pengurangan kerugian keuangan negara. Langkah ini berkontribusi pada SDG ke-16 dan juga SDG ke-17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan, melalui kolaborasi lintas sektor dalam memberikan layanan hukum yang lebih baik.
Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, menutup acara dengan menekankan pentingnya kerjasama ini dalam membangun akuntabilitas pemerintahan yang transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kolaborasi ini sejalan dengan SDG ke-11: Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan, dengan tujuan menghadirkan pelayanan hukum yang efektif dan efisien, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan memperkuat kelembagaan pemerintah di tingkat lokal.
Dalam konteks teknologi informasi yang digunakan dalam kerja sama ini, inisiatif ini juga mendukung SDG ke-9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur. Implementasi sistem informasi Suluh Praja “SI-SULUH PRAJA” bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan hukum, mewujudkan pelayanan yang lebih cepat, efisien, dan terjangkau.
Keseluruhan upaya ini merupakan sebuah langkah maju menuju pemerintahan yang lebih inklusif, akuntabel, dan inovatif, yang secara langsung mendukung berbagai tujuan SDGs, khususnya dalam mempromosikan keadilan, perdamaian, dan institusi yang kuat serta mewujudkan kemitraan yang efektif untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.
(Penulis: Erry Istianto, Foto: Humas, dan Editor: Johan S.M.)
