Jakarta, 2 Juli 2026 – Universitas Gadjah Mada (UGM) kembali memperkuat sinergi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui penandatanganan Kesepakatan Bersama yang paralel dilaksanakan bersamaan dengan acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengembangan Kompetensi Pegawai Nasional (PKPN) Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2026 di Gedung Mina Bahari, Jakarta. KKP diwakili oleh Sekjen Andy Artha Donny Oktopura dan UGM diwakili oleh Direktur Kemitraan dan Relasi Global, Prof. Dr. Puji Astuti, S.Si., M.Sc., Apt., serta bersama sejumlah mitra strategis lainnya dari berbagai sektor.
Penandatanganan kesepakatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Sinergi lintas sektor tersebut menjadi fondasi penting untuk memperkuat tata kelola kelautan yang adaptif, inovatif, dan berkelanjutan melalui kemitraan yang saling melengkapi (SDG 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan).
Dalam Rakornas tersebut juga dilakukan penandatanganan berbagai nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama di bidang keamanan dan pengawasan laut, energi dan operasional, pengembangan kawasan industri, hingga penguatan sumber daya manusia. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya kelautan membutuhkan dukungan kelembagaan yang kuat, koordinasi lintas sektor, serta tata kelola yang efektif guna menjaga keberlanjutan sumber daya laut Indonesia (SDG 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh).
Bagi UGM, kerja sama dengan KKP selama ini telah berkembang dalam berbagai program pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Berdasarkan data pelaksanaan kerja sama, tercatat potensi kegiatan yang dikelola melalui tujuh unit di lingkungan UGM. Program tersebut mencakup tugas belajar aparatur, pelatihan, penelitian, hingga berbagai kegiatan peningkatan kompetensi yang mendukung profesionalisme sumber daya manusia sektor kelautan dan perikanan (SDG 4: Pendidikan Berkualitas).
Kolaborasi tersebut juga melibatkan berbagai disiplin ilmu di UGM, mulai dari Fakultas Pertanian, Fakultas Biologi, Fakultas Farmasi, Fakultas Hukum, hingga Fakultas Ilmu Budaya. Pendekatan multidisiplin ini memungkinkan lahirnya berbagai inovasi dan rekomendasi kebijakan berbasis bukti ilmiah (evidence-based policy), mulai dari pengelolaan sumber daya hayati laut, kesehatan ikan, keamanan pangan hasil perikanan, hingga aspek regulasi dan pemberdayaan masyarakat pesisir. Upaya ini diharapkan dapat mendukung pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan sekaligus menjaga kelestarian ekosistem laut Indonesia (SDG 14: Ekosistem Lautan).
Melalui penguatan kemitraan ini, UGM menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi dalam pembangunan sektor kelautan nasional melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan berbagai mitra strategis diharapkan mampu melahirkan inovasi yang tidak hanya meningkatkan daya saing sektor kelautan Indonesia, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi biru yang berkelanjutan.
(Penulis: Jemy Partianto, Editor: Johan S.M.A, Fotografer: Puji Astuti)